Read this Article in English: Click Here

pengadaan-slide-id

Pada 2013, Indonesia mengalokasikan dana sekitar Rp 672 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, setara dengan 40 persen dari total anggaran negara yang besarnya Rp 1.680 triliun. Sekitar 60 persen bantuan asing pun dibelanjakan dalam pengadaan barang dan jasa.[1] Namun, masih diperlukan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pada sistem pengadaan negara. Dengan begitu, kualitas infrastruktur, ketepatan waktu pembelanjaan pemerintah, dan kinerja Indonesia akan membaik.

Tujuan proyek ini adalah menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta memastikan kualitas pengadaan seusai dengan kepentingan publik dan sesuai waktu yang direncanakan. Penghematan ini akan bermuara pada perbaikan layanan pembelian barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia.

Modernisasi sistem pengadaan pemerintah dan profesionalisasi peran staf pengadaan akan memberi keuntungan bagi staf pengadaan dan masyarakat di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten sasaran MCA-Indonesia. Untuk pertama kalinya, staf pengadaan pemerintah Indonesia akan menjadi bagian dari layanan masyarakat, memiliki jenjang karir, dan mendapat pelatihan profesi. Mereka juga akan memiliki panduan dan prosedur formal bidang pengadaan, serta sistem yang menuntun pekerjaan mereka.

 


[1] Buehler, Michael (2012), “Public Procurement Reform in Indonesian Provinces and Districts: The Historical Institutional Context and Lessons Learned from Analytical Work”

GALERI FOTO